PIP-PKS Mesir: Menghadapi pemilihan umum tahun 2009 seluruh komponen bangsa mulai berbenah. Tidak hanya di Indonesia, tapi masyarakat dan perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri juga tidak ketinggalan menyiapkan langkah untuk mensukseskan pesta akbar demokrasi Indonesia tersebut. Termasuk masyarakat Indonesia yang ada di Kairo. Baru-baru ini telah dilantik PPLN Mesir yang terdiri dari lima orang. Satu orang ketua merangkap anggota dan empat lainnya sebagai anggota. Duan unsur dari KBRI dan tiga unsur dari mahasiswa. Bagaimana persiapan PPLN kita menyambut pemilu 2009? Apa kendala-kendala yang dihadapi? Bagaimana dengan fenomena golput yang selalu menjadi kendala dalam pemilihan umum? Apa kiat yang mereka tawarkan untuk mengajak masyarakat Indonesia di Mesir berpartisipasi aktif di pemilu kali ini? Dengan mengikuti wawancara kali ini mungkin Anda, pembaca dapat menemukan jawabannya. Kali ini Cahaya Keadilan langsung bersilaturrahmi dengan salah seorang anggota PPLN yaitu Bapak Danang Waskito. Berikut petikan wawancara antara Reporter Cahaya Keadilan dengan beliau.

CK: Bagaimana Bapak melihat proses demokratisasi di Indonesia setelah 10 tahun reformasi berjalan?

DW: Kalau pandangan saya pribadi  we are on the right track. Artinya, itulah yang kita inginkan dengan reformasi 1998. Saat itu kita menginginkan demokrasi ini menjadi satu pilar masa depan bangsa Indonesia, disamping penghormatan terhadap hak asasi manusia, penggelindingan good governance dan lain sebagainya. Ada beberapa pilar yang telah terlaksana dan saya pikir kita telah berada dalam track yg benar menuju negara yg lebih modern, beradab dan maju. Jadi we are on the track dari 1998 sampai sekarang.

Memang ada beberapa pihak yang menyatakan boleh jadi ada semacam euforia tapi saya sendiri melihat euforia itu boleh jadi merupakan reaksi normal setelah sekian lama berada di bawah kungkungan. Sebagai akibat dari proses demokratisasi dan proses menyuarakan pendapat yang tidak punya saluran. Euforia itu memang pasti akan ada. Tapi nanti orang akan paham sendiri mana yang harus ditumbuhkan dalam nilai-nilai demokrasi itu? Apakah demokrasi itu berarti semua orang berhak berbicara apapun? Ataukah demokrasi itu perlu peraturan berupa perundang-undangan? Nah, nanti semua akan sadar dan biarkan semua terjadi. Termasuk juga ada social cost yang harus dibayar. Semua proses politik itu pasti ada social cost untuk menuju ke arah pendewasaan kita dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

CK: Sebagian pengamat khawatir bahwa pintu demokrasi yang dibuka akan menimbulkan disorientasi dan memunculkan kekecewaan publik kepada pemerintah, parlemen atau sebaliknya. Bagaimana menyikapi hal ini?

DW: Maksud saya, dibiarkan itu adalah proses normal. Proses itu akan membentuk sebuah kesadaran. Adapun pendapat para pengamat, menurut saya mereka boleh saja berpendapat. Saya juga berhak beropini dan sekali lagi saya nyatakan bahwa kita sekarang on the right track. Sekalipun ada beberapa catatan. Nanti kedepan, saya pikir kita semua akan menuju ke arah itu. Ada saat proses yang tengah berjalan akan menyadarkan kita. Mana sebetulnya bentuk yang paling baik? Demokrasi apa yang kita butuhkan? Apakah demokrasi yang tanpa kendali, semua orang boleh ngomong, semua paham boleh-boleh saja diyakini atau demokrasi yang di dalamnya ada rule of law, rule of game dan sebagainya. Nah untuk hal itu kita tunggu saja.

Setiap orang boleh saja berpandangan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang salah. Sebab orang sekarang sudah bisa melihat, bagaimana kerja birokrasi, kerja parlemen, dan lain-lain. Hal ini yang menurut saya track yang benar itu. Ketika transparansi, akuntabilitas menjadi lebih terbuka, semua orang merasa ada yang mengawasi tindak-tanduknya. Parlemenpun merasa ada rakyat yang mengawasi kinerjanya. Demikian juga dalam rakyat juga tercipta budaya saling mengawasi antar sesama mereka. Hal ini merupakan sebuah kekuatan moral yang positif.  Karena keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, semua itu adalah dasar-dasar dari sebuah good governance.

CK: Kalau itu standar ideal, lantas belakangan banyak muncul kasus korupsi dari proses demokratisasi itu sendiri. Apakah tidak dikhawatirkan akan muncul kekecewaan dari masyarakat yang berujung kepada sikap golput dalam pemilu nanti?

DW: Sebelumnya saya perlu menggarisbawahi masalah golput dulu. Menurut saya golput itu macam-macam. Ada golput yang educated. Maksudnya sikap tidak memilih karena ada rasa ketidakpercayaan kepada partai politik yang ada atau sistem yang berlaku. Ada juga yang bersikap golput karena tidak termasuk dalam daftar pemilih. Khusus untuk golput jenis ini, beberapa waktu lalu saya sempat membaca ada fenomena itu. Artinya, kasus yang tidak terdata sebagai pemilih jumlahnya jauh lebih besar. Golput seperti ini pasti ada dan merupakan sebuah keniscayaan tapi itu sedikit. Dalam pembacaan saya, paling hanya 10 persen. Sementara yang memilih golput karena karena kendala teknis, misalnya karena kekacauan sistim itu yang lebih besar. Sekitar 30 persen.

Jadi boleh saja orang berpendapat bahwa ia golput karena kecewa terhadap sistem. Itu tergantung pilihan masing-masing. Namun jumlahnya tidak banyak. Bagi saya sederhana saja. Jumlah partai politik peserta pemilu ada 34 partai. Kalau memang ada yang kecewa dengan pelanggaran orang-orang di legislatif misalnya kenapa tidak memilih yang lain? Bagi pemilih ini merupakan sebuah pilihan. Namun disisi lain fenomena golput juga merupakan satu tantangan tersendiri bagi parpol. Jika mereka mampu meyakinkan orang yang golput 10 sampai 15% untuk memilih maka itu merupakan sebuah prestasi bagi parpol. Misalnya partai itu clean dan membawa aspirasi rakyat. Tapi tetap yang menilai itu rakyat.

CK: Untuk menjawab tantangan ini apa yang akan dilakukan oleh KPU yang dalam turunannya untuk luar negeri adalah PPLN. Bisa bapak jelaskan tentang KPU dan PPLN?

DW: Kita tahu bahwa semenjak reformasi ada permintaan agar pemilu itu dikelola secara profesional melalui KPU yang merupakan sebuah organisasi yang diberikan mandat mengelola pemilu. Turunannya nanti ada PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri- Red). Kita sepakat bahwa orang Indonesia yang berada di luar negeri diberikan hak untuk memilih dan negara memfasilitasi. Makanya PPLN ini dibentuk dan diangkat oleh KPU. Menurut undang-undang, keanggotaan PPLN ditentukan berdasarkan masukan dari kepala perwakilan. Anggota PPLN kemudian dikukuhkan oleh Kepala Perwakilan setelah diangkat oleh KPU. Untuk Kairo Kepala Perwakilan memang berhak menentukan anggota PPLN. Tapi karena kita mencoba mengikutkan masyarakat, makanya sebelum pengangkatan itu ada pertemuan seluruh perwakilan elemen Masisir yang terdiri dari kekeluargaan, PPMI dan Wihdah. Kita meminta masukan dari masing-masing pihak. Siapa yang anda usulkan dari pihak anda. Jadi sejak awal pembentukan PPLN di Mesir cukup demokratis. Dubes hanya menetapkan melalui penjaringan yang dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas adalah mahasiswa. Hasil penjaringan itu kemudian disampaikan ke KPU dan kemudian pertengahan bulan puasa kemarin ada surat dari KPU mengenai penetapan anggota PPLN Mesir.

Fungsi PPLN sebenarnya sama dengan KPU karena merupakan turunannya. KPU mendelegasikan ke PPLN untuk menyelenggarakan kegiatan pemilu di luar negeri. Artinya PPLN yang bertanggungjawab sebagai penyelenggara pemilihan umum di luar negeri. Setelah PPLN terbentuk, tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi. Pertama, sosialisasi mengenai keberadaan PPLN sendiri dan selanjutnya adalah sosialisasi mengenai pemilu, kampanye, dan teknik pencoblosan. Termasuk sosilisasi pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Ada sebuah titik krusial mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Mesir yaitu bagaimana melakukan pendataan masyarakat Indonesia yang berada di sini. Sebelum PPLN terbentuk KBRI telah mempunyai data mengenai jumlah masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Itu yang kita pakai untuk menjadi landasan awal pemilih sementara. Kemudian kita sampaikan ke KPU data pemilih sementara di Kairo berdasarkan data yang ada di KBRI. Kemudian KPU meminta PPLN mengupdate atau melakukan pemutakhiran data. Proses itu juga sudah kita mulai. Dilakukan dengan cara kita mempublikasikannya melalui kekeluargaan dan tokoh masyarakat. Undang-undang meminta kita mempublish data pemilih sementara di tempat yang bisa dilihat oleh orang banyak. Kalau di Mesir misalnya di Wisma Nusantara, sekretariat kekeluargaan, dan lain-lain.

Adapun untuk masyarakat Indonesia non mahasiswa, kita bisa memanfaatkan persatuan ekspatriat. Dari mereka data bisa terkumpul. KBRI juga kita minta melakukan pemutakhiran data. Karena ini penting untuk menyiapkan data yang paling valid. Jangan sampai nanti ada golput yang muncul karena kesalahan pendataan. Dalam pendataan ini juga ada hal-hal yang krusial. Seperti kriteria usia misalnya. Apakah ia termasuk dalam usia pemilih atau tidak. Juga masalah kepastian keberadaan seseorang di Mesir. Apakah memang yang terdata masih berada di sini atau sudah pulang. Atau ada status lain yang berubah. Pemutakhiran data ini tidak bisa hanya dilakukan oleh PPLN. Tapi kita butuh kerjasama dan masukan dari seluruh masyarakat. Misalnya masukan dari kekeluargaan karena mereka memiliki data anggotanya. Atau masukan lain termasuk masukan dari individu. Maka sebagaimana yang telah kita sosialisasikan dalam acara-acara massif seperti Open house, bagi pihak yang memiliki data, baik organisasi ataupun individu dapat mengirimkannya ke email PPLN di Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Masyarakat bisa memberikan masukan kepada PPLN melalui jalur ini sehingga kita memiliki pegangan yang jelas dalam bertindak selanjutnya.

CK: Siapa saja anggota PPLN?

DW: Di PPLN ada satu ketua merangkap anggota dan empat anggota. ketuanya Bapak Muhammad Abdullah dari Konsuler. angggotanya Saya, Saudara Najmul Falah, Romli Syarqowi dan Rio Erismen.

CK: Kembali ke masalah golput tadi. Menurut Bapak untuk konteks Masisir peluang terjadinya golput seperti apa? Lalu menurut Bapak munculnya skeptisme yang berkembang di Masisir dan opini yang disebarluaskan tentang parpol tertentu sampai dijadikan komoditi politik di pemilihan presiden PPMI, apakah akan mengimbas ke golput?

DW: Fenomena golput itu adalah keniscayaan. Kalau kita lihat data 2004 ada yang golput sekitar 12 %. Untuk kedepan saya kurang tahu. Tapi yang jelas, dengan pendataan dan program yang kita canangkan tadi akan meminimalisir potensi golput. Agak aneh memang kalau masih ada orang yang berpikir golput padahal semua sarana sudah kita sediakan. Kenapa harus golput? Apakah dari 34 partai itu tidak ada yang mampu mewakili. Jika fenomena golput itu dikaitkan dengan perpolitikan di Masisir itu wajar. Dalam pemilihan dimanapun, akan ada isu calon ini didukung oleh partai politik tertentu. Adanya black campaign, atau unsur-unsur parpol yang dikatakan terlibat dalam pemilihan presiden PPMI saya pikir wajar saja. Bukan sebuah hal yang perlu dibesar-besarkan sehingga menyebabkan golput.

CK : Berkaca dari pemilihan presiden PPMI yang mengindikasikan kurangnya partisipasi Masisir terhadap acara atau momen seperti ini. Dari jumlah mahasiswa 5000 orang yang ikut pemilu PPMI kurang dari 50 persen. Bagaimana menyikapi sebagian mahasiswa yang tidak berpartisipasi?

DW: Jika melihat partisipasi pemilih di pemilihan presiden mahasiswa yang kurang dari 50%, bagi saya jumlah tersebut merupakan tantangan bagi PPLN. Maka untuk mensosialisasikan pemilu bisa saja nanti kita bekerjasama dengan parpol. Namun kita akan lihat apakah hal itu efisien atau tidak. Dalam arti kita harus mengetahui bagaimanakah suasana kebatinan Masisir. Apakah kita akan melibatkan seluruh pihak? Tapi ternyata kemudian itu menjadi kontraproduktif atau sebaliknya.  Tapi menurut saya sosialiasi memang perlu melibatkan berbagai pihak. Yang jelas tolak ukur kesuksesan pemilu adalah kalau jumlah golputnya kecil. Itu salah satunya. Tapi tetap saja fenomena golput itu adalah keniscayaan. Tidak saja di PPMI. di Indonesia, Australia, bahkan di Amerikapun fenomena golput itu besar. Itulah tantangan bagi kita di PPLN untuk meminimalisir golput.

CK : Pesan pak Danang kepada Masisir mengenai pelaksanaan pemilu? Atau mungkin ada pesan khusus yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ingin golput?

DW: Proses demokrasi adalah proses kita semua. Masyarakat itu pemilik hak utama. Jadi Anda punya hak pilih. Kenapa tidak digunakan? Ini sebetulnya refleksi dari hak asasi manusia. Jadi Anda sudah diberikan hak untuk memilih. Tergantung kepada Anda apakah akan menggunakannya atau tidak. Namun ketika sebuah negara atau siapapun telah memberikan kepada Anda satu hak yang fundamental untuk memilih sudah seharusnya Anda gunakan. Itu adalah salah satu sumbangan kita untuk negara. Jadi kalau Anda merasa negara ini perlu diperbaiki, maka salurkan hak pilih Anda di pemilu kepada pihak yang Anda rasakan dapat membawa motor perubahan di Indonesia.

Bagi saya, ketika sarana sudah disediakan, fasilitas sudah diberikan maka tinggal kita manfaatkan saja. Tidak banyak negara yang memberikan sarana dan fasilitas seperti ini. Ambil contoh Malaysia misalnya. Untuk masyarakat Malaysia di luar negeri tidak diberikan previlage. Negara Malaysia tidak memberikan fasilitas kepada warganya yang tinggal di luar negeri untuk mengikuti pemilu. Jika ingin berpartisipasi dalam pemilu maka mereka diharuskan pulang.

Peraturan yang kita miliki sudah sangat-sangat memuliakan dan itu adalah bukti bagi kita untuk mendukung proses demokrasi. Kenapa itu tidak kita manfaatkan? kalau ada kekecewaan itu biasa. Sekarang kembali kepada nurani. Kalau saya ingin memberikan kontribusi, maka saya akan memberikan hak saya. Pesan saya, kita sudah ada fasilitas dari pemerintah maka tolong kita manfaatkan. Karena pemilu ini untuk kemaslahatan kita bersama. Memang ada kompetisi disitu. Ada parpol yang akan menang dan presiden yang akan memimpin. Berarti akan ada kompetisi. Tapi logika demokrasi memang menginginkan itu. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik harus melalui kompetisi. Bagi saya itu adalah tahapan yang harus dilalui. Maka suara anda akan sangat berguna bagi indonesia. Ketika anda memberikan suara akan memberikan nilai yang kuat atau nilai yang lebih untuk masa depan Indonesia.

Keterlibatan parpol juga penting di sini. Misalnya PIP PKS di Mesir. Kita meminta untuk saling mengingatkan konstituen kita, agar dapat berpartisipasi dalam sosialisasi, serta meningkatkan awarness bahwa pilihan golput itu tidak memberikan sumbangsih pada negara. Maka mari bersama-sama kita sukseskan pemilu tentunya dengan harapan meminimalisir potensi golput dan itu bisa dilakukan.      

Biodata Narasumber :

Nama                    : Danang Waskito

Asal Daerah          : Sragen, Jawa Tengah

Pendidikan            : S1 UGM Jurusan Hubungan Internasional

                              Akademi Exchange University Jepang

                              S2 International Relations Flinders University Adelaide Australia

Jabatan di PPLN  : Anggota