Setelah mendapat tekanan melalui berbagai unjuk rasa, akhirnya Pemerintah Mesir mengizinkan (30/12) 100 orang aktivis untuk berangkat ke Gaza dalam rangka memperingati setahun agresi Israel ke Gaza. jumlah tersebut dipilih secara acak dari 1.300 aktivis yang berasal dari 42 negara telah tiba di Cairo sejak 25 Desember 2009. Menurut sebuah sumber, keputusan tersebut diambil setelah ada intervensi dari Ibu Negara, Suzanne Mubarak. Meskipun sempat menolak keputusan Pemerintah Mesir yang memberikan izin hanya kepada 100 orang, koordinator kegiatan tersebut, Ann Wright, akhirnya dapat menerima, namun tetap berharap bahwa aktivis lainnya yang tersisa juga akan diizinkan untuk memasuki gaza melalui pintu Perbatasan Rafah.
  

 Sebelumnya, sebagai aksi protes atas keputusan Pemerintah Mesir yang melarang rencana aksi long march (Gaza Freedom March) tersebut, sekelompok aktivis melakukan unjuk rasa di depan Kedubes Perancis dan AS di Cairo. Sekelompok lainnya juga berupaya untuk melakukan upacara pembakaran lilin di atas sungai Nil dengan menggunakan perahu-perahu kecil, namun gagal karena dibubarkan aparat keamanan dengan alasan bahwa kegiatan mereka mengganggu lalu lintas ketertiban umum. Beberapa aktivis lain melakukan unjuk rasa dengan mogok makan, seperti yang dilakukan seorang warga AS, Hedy Epstein, dan beberapa aktivis lainnya di Cairo dan el-Arish. Sejumlah aktivis juga mencoba untuk berangkat ke el-Arish dengan angkutan umum melalui berbagai jalur, namun tertahan di kota Ismailiya yang masih berjarak k.l. 240 km dari Perbatasan Rafah.
    

Pada kesempatan lain, Pemerintah Mesir menyatakan (2/1) akan membuka pintu Perbatasan Rafah selama tiga hari, 3-5 januari 2010, bagi warga Palestina dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Pemerintah Mesir menjelaskan bahwa yang akan diizinkan melewati gerbang Perbatasan Rafah adalah para pelajar, warga Palestina yang sakit dan dirawat di Mesir, serta warga Gaza yang ingin berkunjung ke luar negeri melalui Mesir dan telah memiliki visa. Pembukaan gerbang Rafah tersebut bertepatan dengan rencana kedatangan rombongan kemanusiaan (Lifeline Convoy) "Viva Palestina" pada 4 Januari 2010. Sementara itu, sekitar 54 orang dari 100 aktivis asing yang telah diizinkan masuk ke Gaza pada 30 Desember 2009 telah kembali ke Mesir melalui gerbang Rafah.

    Konvoi bantuan kemanusiaan "Viva Palestina" yg dipimpin oleh anggota Parlemen Inggris, George Galloway, dikabarkan telah tiba (3/1) di Pelabuhan el-Arish, Mesir, setelah melalui perjalanan selama hampir 21 jam dari Suriah. Konvoi tersebut terdiri atas 528 aktivis pro-Gaza dari 17 negara. Dalam kaitan ini, Jubir Kemlu Mesir, Hossam Zaki, kembali menekankan (4/1) bahwa pada prinsipnya Mesir menyambut baik rencana konvoi kemanusiaan tersebut, tetapi juga meminta pihak penyelenggara agar menghormati aturan yg telah ditetapkan Pemerintah Mesir. Menurutnya, ungkapan solidaritas terhadap warga Palestina tidak boleh berbenturan dengan peraturan dan kedaulatan Mesir.
  

 Mengenai pembangunan tembok pengaman di perbatasan Mesir-Jalur Gaza, Meneg Hukum dan Urusan Parlemen Mesir, Dr. Mofed Shehab, menyatakan (2/1) bahwa Pemerintah telah menunjuk Angkatan Bersenjata (AB) Mesir untuk menangani pembangunan tembok tersebut. Penunjukan AB Mesir diputuskan menyusul adanya ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata di Jalur Gaza yang menembaki para pekerja di perbatasan. Menteri Shehab menjelaskan bahwa penunjukan AB Mesir tersebut berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya secara konstitusional untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara dari berbagai ancaman, termasuk penyelundupan dari dan ke dalam wilayah Mesir. Selama 2009, pihak keamanan Mesir telah menggagalkan upaya 11 warga Palestina untuk masuk ke Sinai melalui terowongan dengan membawa bahan-bahan peledak. Kesebelas warga Palestina tersebut berencana untuk melakukan aksi teror terhadap warga Israel yang berlibur di Sinai Selatan. Diduga kesebelas warga Palestina tersebut berafiliasi kepada kelompok-kelompok perjuangan Palestina, seperti Hamas, Brigade Tauhid, Jihad, dan Tentara Islam Palestina.

    Sebelumnya, menyikapi maraknya protes dan kritikan terhadap pembangunan tembok tersebut, Majlis Shoura (MPR) Mesir, yang dipimpin oleh Safwat el-Sherif, dalam sidangnya (29/12) secara tegas mendukung pembangunan tembok pengaman di perbatasan Mesir-Gaza tersebut. Menurutnya, pembangunan tembok pengaman tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan senjata, heroin, infiltrasi pelaku terorisme, human trafficking, dan tindak kejahatan lainnya. Selain dari Majlis Shoura, dukungan juga diberikan oleh al-Azhar, institusi pendidikan Islam terbesar di Mesir. Dalam pertemuan Pusat Riset Islam al-Azhar, yang dihadiri Grand Sheikh al-Azhar, Mohammed Sayyid Tantawi, dinyatakan bahwa Pemerintah boleh untuk membangun tembok pengaman tersebut karena bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi berbagai hal yang akan mengganggu keamanan dan stabilitas Mesir. Dukungan dari al-Azhar tersebut dinilai banyak pihak sebagai respons terhadap fatwa haram, yang dikeluarkan oleh ulama terkenal asal Mesir yang bermukim di Qatar, Prof. Dr. Yusuf Qardhawi, atas pembangunan tembok dimaksud.

    Sementara itu, terkait dengan proses perdamaian, Presiden Hosni Mubarak menerima (4/1) kunjungan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang didampingi oleh Saeb Erekat (Ketua Juru Runding Palestina), Nabil Abu Rdeineh (Jubir Kepresidenan Palestina), Barakat el-Farra (Dubes Palestina di Cairo), dan Magdi al-Khaledi (Penasehat Presiden Palestina). Hadir pula dalam pertemuan yang diadakan di Sharm el-Sheikh tersebut dari pihak Mesir PM Ahmed Nazeef, Menlu Ahmed Aboul Gheit, Jenderal Omar Suleiman (Kepala Badan Intelijen Mesir), dan Suleiman Awwad (Jubir Kepresidenan). Pertemuan telah membahas perkembangan terakhir proses perdamaian Timur Tengah, terutama upaya-upaya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian dan rekonsiliasi Palestina, di samping hasil pertemuan antara Presiden Mubarak dan PM Israel, Benjamin Netanyahu di Cairo, 29 Desember 2009.